Posyabdu

1.      Pengertian posyandu

            Adalah suatu forum komunikasi, alih tehnologi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Posyandu juga merupakan tempat kegiatan terpadu antara program Keluarga Berencana – Kesehatan di tingkat desa.
            Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Posyandu adalah pusat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka pencapaian NKKBS.

2.      Tujuan umum

Memelihara dan meningkatkan kesehatan bayi, balita, ibu dan pasangan usia subur

3.      Tujuan penyelenggaraan Posyandu

            Menurut Depkes tujuan diselenggarakan Posyandu adalah untuk:

a.       Mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran.

b.      Mempercepat penerimaan NKKBS

c.       Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatankegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan. (Zulkifli, 2003)

4.      Lima meja posyandu

1.      Pendaftaran
Di meja I ini kader bertugas untuk mendaftar balita, ibu hamil. Dan ibu menyusui.

2.      Penimbangan bayi dan anak balita

Di meja II penimbangna balita dicatat disecarik kertas diselipkan kedalam KMS dan pemantaun tumbang oleh kader posyandu.

3.      Pengisian KMS

Di meja III kader mencatat hasil penimbangan ke dalam buku KMS dan SIP

4.      Penyuluhan perorangan

a.       Balita

Pelayanan dan konseling gizi oleh petugas kesehatan.

b.      Ibu hamil

                                    Konseling imunisasi ibu hamil, tablet tambah darah, LGG.

c.       Pus

5.      Pelayanan oleh tenaga profesional dan pemberian PMT

a.       KIA

b.      KB

c.       Imunisasi

d.      Pengobatan

5.      Jenis – jenis posyandu

Untuk meningkatkan kwalitas dan kemandirian posyandu diperlukan intervensi sebagai berikut ( eachang, 2009 ):

a.       Posyandu pratama ( warna merah )

            Posyandu pratama adalah posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin setiap bulan dan kader aktifnya terbatas.keadaan ini dinilai “ gawat “ sehingga intevensinya adalah pelatihan kader ulang. Artinya kader yang ada perlu ditambah dan dilakukan pelatihan dasar lagi.

b.      Posyandu madya ( warna kuning )

Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali pertahun dengan rata – rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya ( KB, KIA,gizi, imunisasi ) masih rendah yaitu kurang dari 50 %. Ini berarti, kelestarian posyandu sudah baik tetapi masih rendah cakupannya. Intervensi untuk posyandu madya ada 2 yaitu :

-          Pelatihan Toma dengan modul eskalasi posyandu yang sekarang sudah dilengkapi dengan metode simulasi

-          Penggarapan dengan pendekatan PKMD ( SMD dan MMD ) untuk menentukan masalah dan mencari penyelesaian, termasuk menentukan program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat

c.       Posyandu purnama ( warna hijau )

Posyandu purnama adalah posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali pertahun, rata – rata jumlah kader tugas lima orang atau lebih, dan cakupan lima program utamanya ( KB, KIA, gizi dan imunisasi ) lebih dari 50 %. Sudah ada program tambahan, bahkan mungkin sudah ada dana sehat yang masih sederhana. Intervensi pada posyandu ditingkat ini adalah :

-          Penggarapan dengan pendekatan PKMD untuk mengarahkan masyarakat menentukan sendiri pengembangan program di posyandu

-          Pelatihan dan nasehat, agar di desa tersebut dapat tumbuh dana sehat yang kuat dengan cakupan anggota minimal 50 % KK atau lebih.

d.      Posyandu mandiri ( warna biru )

Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan dana sehat telah menjangkau lebih dari 50 % KK. Intervensinya adlah pembinaan dana sehat, yaitu diarahkan agar dana sehat tersebut menggunakan prinsip JPKM.

6.      Bentuk kegiatan dalam posyandu

Beberapa kegiatan diposyandu diantaranya terdiri dari lima kegiatan Posyandu (Panca Krida Posyandu), antara lain:

1) Kesehatan Ibu dan Anak

a.           Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak prasekolah

b.           Memberikan nasehat tentang makanan guna mancegah gizi buruk karena kekurangan protein dan kalori, serta bila ada pemberian makanan tambahan vitamin dan mineral

c.           Pemberian nasehat tentang perkembangan anak dan cara stimulasinya

d.           Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA.

2) Keluarga Berencana

a.       Pelayanan keluarga berencana kepada pasangan usia subur dengan perhatian khusus kepada mereka yang dalam keadaan bahaya karena melahirkan anak berkali-kali dan golongan ibu beresiko tinggi

b.      Cara-cara penggunaan pil, kondom dan sebagainya

3) Imunisasi

a.       Imunisasi tetanus toksoid 2 kali pada ibu hamil dan BCG, DPT 3x, polio 3x, dan campak 1x pada bayi.

4) Peningkatan gizi

1. Memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat
2. Memberikan makanan tambahan yang mengandung protein dan kalori cukup kepada anak-anak dibawah umur 5 tahun dan kepada ibu yang menyusui
3. Memberikan kapsul vitamin A kepada anak-anak dibawah umur 5 tahun

5) Penanggulangan Diare

            Lima kegiatan Posyandu selanjutnya dikembangkan menjadi tujuh kegiatan Posyandu (Sapta Krida Posyandu), yaitu:

1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Keluarga Berencana
3. Immunisasi
4. Peningkatan gizi
5. Penanggulangan Diare
6. Sanitasi dasar. Cara-cara pengadaan air bersih, pembuangan kotoran dan air limbah yang benar, pengolahan makanan dan minuman
7. Penyediaan Obat essensial.

7.      Kader posyandu

   Adalah kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat, serta bekerja di tempat yang dekat dengan pemberian pelayanan kesehatan. (Syafrudin, dan Hamidah, 2006).

Tugas kader di posyandu.

1)      Persiapan hari buka posyandu.

a.       Menyiapkan alat dan bahan, yaitu : alat penimbangan bayi, KMS, alat pengukur LILA, alat peraga dll

b.       Mengundang dan menggerakkan masyarakatuntuk datang ke posyandu

c.        Menghubungi pokja posyandu, yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor desa

d.       Melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas diantara kader posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan

2)      Tugas kader setelah hari buka posyandu.

a.       Memindahkan catatan dalam KMS ke dalam buku register atau buku bantu kader

b.       Mengevaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan dari posyandu yang akan datang

c.        Melaksanakan penyuluhan kelompok (kelompok dasa wisma)

d.       Melakukan kunjungan rumah (penyuluhan perorangan) bagi sasaran posyandu yng bermasalah antara lain :

1.              Tidak berkunjung ke posyandu karena sakit

2.              Berat badan balita tetap Selama 2 bulan berturut turut

3.              Tidak melaksanakan KB padahal sangat perlu

4.              Anggota keluarga sering terkena penyakit menular (Dinkes jawa timur,       2005)

            Hal-hal yang boleh dilakukan kader dalam deteksi dini tumbuh kembang anak /        balita antara lain :

1.          Penimbangan berat badan

2.          Pengukuran tinggi badan

3.          Pengukuran lingkar kepala

4.          Pengukuran lingkar lengan

            Adapun 3 jenis deteksi dini tumbuh kembang yang dapat dikerjakan oleh tenaga    kesehatan di tingkat puskesmas dan jaringannya dan tidak boleh dilakukan kader,                        lain :

1.     Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui / menemukan status gizi kurang atau buruk dan mikrosefali

2.     Deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak (keterlambatan), gangguan daya lihat, gangguan daya dengar

3.     Deteksidini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autism dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (Depkes RI, 2005)

ETIKA PROFESI

Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya baik atau salah (Jones, 1994). Penyimpangan mempunyai konotasi yang negative yang berhubungan dengan hukum. Seseorang bidan dikatakan professional bila ia mempunyai kekhususan. Sesuai dengan peran dan fungsinya seorang bidan bertanggung jawab menolong persalinan. Dalam hal ini bidan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri yang harus mempunyai pengetahuan yang memadai dan harus selalu memperbaharui ilmunya dan mengerti tentang etika yang berhubungan dengan ibu dan bayi.Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dunia, juga mempengaruhi munculnya masalah/penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi/ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Arus kesejahteraan ini tidak dapat dibendung, pasti akan mempengaruhi pelayanan kebidanan. Dengan demikian penyimpangan etik Mungkin saja akan terjadi juga dalam praktek kebidanan misalnya dalam praktek mandiri, tidak seperti bidan yang bekerja di RS, RB atau institusi Kesehatan lainnya, mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dilakukan. Dalam hal ini bidang yang praktek mandiri menjadi pekerja yang bebas Mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

Istilah dalam Etik

Sebelum melihat masalah etik yang Mungkin timbul dalam pelayanan

kebidanan, maka ada baiknya dipahami beberapa Istilah berikut ini :

1. Legislasi (Lieberman, 1970)Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan.

2. Lisensi Pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah diterapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian wewenang dan untuk meyakinkan klien.

3. Deontologi/Tugas Keputusan yang diambil berdasarkan keserikatan/berhubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas.

4. Hak Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan dan kepuasan.

5. Instusioner Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilemma etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnnya.

6. Beneficience Keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan.

7. Mal-efecience Keputusan yang diambil merugikan pasien

8. Malpraktek/Lalaia. Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Melakukan tindakan yang mencederai klien. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas.

9. Malpraktek terjadi karena. Cerobohan. Lupa. Gagal mengkomunikasikan. Bidan sebagai petugas Kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum, tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik. Banyak hal yang bisa membawa seorang bidan berhadapan dengan masalah etik.

Contoh kasus :

Di sebuah desa terpencil seorang ibu mengalami pendarahan postpartum setelah melahirkan bayinya yang pertama di rumah. Ibu tersebut menolak untuk diberikan suntikkan uterotonika. Bila ditinjau dari hak pasien atas keputusan yang menyangkut dirinya maka bidan bisa saja tidak memberikan suntikkan karena kemauan pasien. Tetapi bidan akan berhadapan dengan masalah yang lebih rumit bila terjadi pendarahan hebat dan harus diupayakan pertolongan untuk merujuk pasien, dan yang lebih patal lagi bila pasien akhirnya meninggal karena pendarahan. Dalam hal ini bisa dikatakan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Walapun bidan harus memaksa pasiennya untuk disuntik Mungkin itulah keputusan yang terbaik yang harus ia lakukan (dentology)

Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan

Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalm menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah pernyataan itu baik atau buruk.

Issue etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya.

Beberapa pembahasan masalah etik dalm kehidupan sehari hari adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dalam proses melahirkan.

2. Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan.

3. Kegagalan dalam proses persalinan.

4. Pelaksanan USG dalam kehamilan.

5. Konsep normal pelayanan kebidanan.

6. Bidan dan pendidikan seks.

Contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi:

1. Perawatan intensif pada bayi.

2. Skreening bayi.

3. Transplantasi organ.

4. Teknik reproduksi dan kebidanan.

Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi:

1. Pengambilan keputusan dan penggunaan etik.

2. Otonomi bidan dan kode etik profesional.

3. Etik dalam penelitian kebidanan.

4. Penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif.

Biasanyan beberapa contoh mengenai isu etik dalm pelayananan kebidanan adalah berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Agama / kepercayaan.

2. Hubungan dengan pasien.

3. Hubungan dokter dengan bidan.

4. Kebenaran.

5. Pengambilan keputusan.

6. Pengambilan data.

7. Kematian.

8. Kerahasiaan.

9. Aborsi.

10. AIDS.

11. In_Vitro fertilization

Bidan dituntut untuk berprilaku hati-hati dalm setiap tindakannya dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menampilkan perilaku yang etis dan profesional.

Issue Moral Dalam Pelayanan Kebidanan

Moral merupakan pengetahuan atau keyakian tentang adanya hal yang baik dan buruk yang mempengaruhi siakap seseorang.

Kesadaran tentang adanya baik buruk berkembang pada diri seseorang seiring dengan pengaruh lingkungan, pendidikan, sosial budaya, agama, dll. Hali ini yang disebut kesadaran moral.

Isu moral dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pelayanan kebidanan.

Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari:

1. Kasus abortus.

2. Euthanansia.

3. Keputusan untuk terminasi kehamialn.

4. Isu moral juga berhubungan dengan kejadian luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang menyangkut konflik dan perang.

Dilema dan Konflik Moral

Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternative pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah.

Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada.

Ketika mencari solusi atau pemecahan masalah harus mengingat akan tanggung jawab profesional,yaitu:

1. Tindakan selalu ditujukan untuk peningkatan kenyamanan kesejahteraan pasien atau klien.

2. Menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan sesuatu bagian [omission], disertai ras tanggung jawab memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien.

3. Konflik moral menurut Johnson adalh bahwa konflik atau dilema pada dasarnya sama , kenyataannya konflik berada diantara prinsip moral dan tugas yang mana sering menyebabkan dilema.

Ada 2 tipe konflik:

1. Konflik yang berhubungan dengan prinsip.

2. Konflik yang berhubungan dengan otonomi.

Dua tipe konflik ini merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Marimbi, Hanum.2008. Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan, Mitra Cendikia Press. Jogjakarta

Issue Moral Dalam Pelayanan Kebidanan

            Moral merupakan pengetahuan atau keyakian tentang adanya hal yang baik dan buruk yang mempengaruhi siakap seseorang.  Kesadaran tentang adanya baik buruk berkembang pada diri seseorang seiring dengan pengaruh lingkungan, pendidikan, sosial budaya, agama, dll. Hali ini yang disebut kesadaran moral. Isu moral dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pelayanan kebidanan.Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari:

1. Kasus abortus.
2. Euthanansia.
3. Keputusan untuk terminasi kehamialn.
4. Isu moral juga berhubungan dengan kejadian luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang menyangkut konflik dan perang.

            Dilema dan Konflik Moral Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternative pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada.Ketika mencari solusi atau pemecahan masalah harus mengingat akan tanggung jawab profesional,yaitu:

1. Tindakan selalu ditujukan untuk peningkatan kenyamanan kesejahteraan pasien atau klien.
2. Menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan sesuatu bagian [omission], 

    disertai ras tanggung jawab memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien.
3. Konflik moral menurut Johnson adalh bahwa konflik atau dilema pada dasarnya sama ,

    kenyataannya konflik berada diantara prinsip moral dan tugas yang mana sering 

    menyebabkan dilema.

Ada 2 tipe konflik:
1. Konflik yang berhubungan dengan prinsip.
2. Konflik yang berhubungan dengan otonomi.
Dua tipe konflik ini merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Masalah Etik Moral Yang Mungkin Terjadi

Bidan harus memahami dan mengerti situasi etik moral, yaitu :

1) Untuk melakukan tindakan yang tepat dan berguna.

2) Untuk mengetahui masalah yang perlu diperhatikan

Kesulitan dalam mengatasi situasi :

1) Kerumitan situasi dan keterbatasan pengetahuan kita

2) Pengertian kita terhadap situasi sering diperbaruhi oleh kepentingan, prasangka, dan  

     faktor-faktor subyektif lain

Langkah-langkah penyelesaian masalah :

1) Melakukan penyelidikan yang memadai

2) Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan para ahli

3) Memperluas pandangan tentang situasi

4) Kepekaan terhadap pekerjaan

5) Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain

Masalah Etik Moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan :

1) Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena :

- Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat

- Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil

2) Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan :

- Pengetahuan klinik yang baik

- Pengetahuan yang Up to date

- Memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan

3) Harapan Bidan dimasa depan :

- Bidan dikatakan profesional, apabila menerapkan etika dalam menjalankan praktik kebidanan (Daryl Koehn ,Ground of Profesional Ethis,1994)

- Dengan memahami peran bidan  tanggung jawab profesionalisme terhadap patien atau klien akan meningkat

- Bidan berada dalam posisi baik  memfasilitasi klien dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menerapkan dalam strategi praktik kebidanan

  

PEMBAGIAN DILEMA / KONFLIK ETIK

Pembagian konflik etik meliputi empat hal :

• Informed Concent

• Negosiasi

• Persuasi

• Komite etik

Menurut Culver and Gert ada 4 komponen yang harus dipahami pada suatu consent atau persetujuan :

1. Sukarela (Voluntariness)

Sukarela mengandung makna pilihan yang dibuat atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan didasari informasi dan kompetensi

2. Informasi (Information)

Jika pasien tidak tahu sulit untuk dapat mendeskripsikan keputusan. Dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu keputusan yang tepat.

Kurangnya informasi atau diskusi tentang risiko, efek samping akan membuat klien sulit mengambil keputusan

3. Kompetensi (Competence)

Dalam konteks consent kompetensi bermakna suatu pemahaman bahwa seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan yang tepat bahkan ada rasa cemas dan bingung

4. Keputusan (decision)

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses, dimana merupakan persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir proses pemberian persetujuan.Keputusan penolakan pasien terhadap suatu tindakan harus di validasi lagi apakah karena pasien kurang kompetensi.

1. Informed Consent

Pesetujuan yang diberikan pasien atau walinya yang berhak terhadap bidan, untuk melakukan suatu tindakan kebidanan kepada pasien setelah memperoleh informasi lengkap dan dipahami mengenai tindakan yang akan dilakukan. Informed consent merupakan suatu proses. Secara hukum informed consent berlaku sejak tahun 1981 PP No.8 tahun 1981.

Informed consent bukan hanya suatu formulir atau selembar kertas, tetapi bukti jaminan informed consent telah terjadi. Merupakan dialog antara bidan dan pasien di dasari keterbukaan akal pikiran, dengan bentuk birokratisasi penandatanganan formulir.

a. Dimensi informed consent

1) Dimensi hukum, merupakan perlindungan terhadap bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, memuat :

- Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien

- Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien

- Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik

2) Dimensi Etik, mengandung nilai – nilai :

- Menghargai otonomi pasien

- Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan

- Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional

b. Syarat Sahnya Perjanjian Atau Consent (KUHP 1320)

1) Adanya Kata Sepakat

Sepakat dari pihak bidan maupun klien tanpa paksaan, tipuan maupun kekeliruan setelah diberi informasi sejelas – jelasnya.

2) Kecakapan

Artinya seseorang memiliki kecakapan memberikan persetujuan, jika orang itu mampu melakukan tindakan hukum, dewasa dan tidak gila.

Bila pasien seorang anak, yang berhak memberikan persetujuan adalah orangtuanya, pasien dalam keadaan sakit tidak dapat berpikir sempurna shg ia tidak dapat memberikan persetujuan untuk dirinya sendiri, seandainya dalam keadaan terpaksa tidak ada keluarganya dan persetujuan diberikan oleh pasien sendiri dan bidan gagal dalam melakukan tindaknnya maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah.

Contoh :

Bila ibu dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat, maka ia tidak dapat berpikir dengan baik, maka persetujuan tindakan bidan dapat diberikan oleh suaminya, bila tidak ada keluarga atau suaminya dan bidan memaksa ibu untuk memberikan persetujuan melakukan tindakan dan pada saat pelaksanaan tindakan tersebut gagal, maka persetujuan dianggap tidak sah.

3) Suatu Hal Tertentu

Obyek persetujuan antara bidan dan pasien harus disebutkan dengan jelas dan terinci.

Misal :

Dalam persetujuan ditulis dengan jelas identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nama suami, atau wali. Kemudian yang terpenting harus dilampirkan identitas yang membuat persetujuan

4) Suatu Sebab Yang Halal

Isi persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, tata tertib, kesusilaan, norma dan hukum

contoh :

abortus provocatus pada seorang pasien oleh bidan, meskipun mendapatkan persetujuan si pasien dan persetujuan telah disepakati kedua belah pihak tetapi dianggap tidak sah sehingga dapat dibatalkan demi hukum

c. Segi Hukum Informed Consent

Pernyataan dalam informed consent menyatakan kehendak kedua belah pihak, yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang dilakukan bidan dan formulir persetujuan ditandatangani kedua belah pihak, maka persetujuan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

Informed consent tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan dimuka pengadilan atau membebaskan RS atau RB terhadap tanggungjawabnya bila ada kelalaian. Hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis adan adanya izin atau persetujuan dari pasien terhadap diadakannya tindakan.

Formulir yang ditandatangani pasien atau wali pada umumnya berbunyi segala akibat dari tindakan akan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak menjadi tanggung jawab bidan atau rumah bersalin. Rumusan tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat seseorang tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang belum dibuat.

d. Masalah Yang Lazim Terjadi Pada Informed Consent

Pengertian kemampuan secara hukum dari orang yang akan menjalani tindakan, serta siapa yang berhak menandatangani.

Masalah wali yang sah. Timbul apabila pasien atauibu tidak mampu secar hukum untuk menyatakan persetujuannya.

Masalah informasi yang diberikan, seberapa jauh informasi dianggap telah dijelaskan dengan cukup jelas, tetapi juga tidak terlalu rinci sehingga dianggap menakut – nakuti

Dalam memberikan informasi apakah diperlukan saksi, apabila diperlukan apakah saksi perlu menanda tanagani form yang ada. Bagaimana menentukan saksi?

Dalam keadaan darurat, misal kasus perdarahan pada bumil dan kelaurga belum bisa dihubungi, dalam keadaan begini siapa yang berhak memberikan persetujuan, sementara pasien perlu segera ditolong.

http://endahdian.wordpress.com/2009/12/21/dilema-etik-moral-pelayanan-kebidanan/